Peralihan penyuluh perikanan PNS daerah ke Kementerian Kelautan dan Perikanan

Saat ini mungkin banyak pertanyaan, sejauh mana sudah langkah pemerintah (Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Kepegawaian Nasional, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan) dalam proses peralihan penyuluh perikanan PNS daerah yang akan ditarik ke Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hal ini tentunya mengingat amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dalam urusan konkuren dijelaskan bahwa proses tersebut akan segera dilakanakan. Surat edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor.120/5935/SJ tentang Percepatan Pelaksanaan Pengalihan Urusan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah tertanggal 16 Oktober 2015 menegaskan kembali perhial yang sama.

Sejauh ini inventarisasi dan penyelesaian terkait personel, sarana dan prasarana, pendanaan dan dokumen (P3D) telah dilakukan oleh pemerintah. Pada acara koordinasi dan sinkroniasi P3D di Red Top Hotel Jakarta tanggal 19-12 April 2016  tercatat sebanyak 3.201 orang penyuluh perikanan PNS dan CPNS akan diserahkan statusnya ke pusat. Dengan rincian sebanyak 3.103 penyuluh perikanan PNS dan 230 penyuluh perikanan CPNS. Sampai saat akhir acara tercatat oleh panitia jumlah kabupaten/kota yang belum tervalidasi sebanyak 106 kab/kota dari target 376 kab./kota yang ada penyuluh perikanannya. Jumlah personil penyuluh perikanan yang tervalidasi masih sebanyak 2.562 orang, dan yang belum tervalidasi sebanyak 639 orang. Bagi daerah yang belum memvalidasi P3D diharpakan dengan segera mengkonfirmasikannya ke panitia. Sedangkan bagi daerah yang sudah, selanjutnya segera membuat berita acara penyerahan P3D sebagaimana Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 120/5935/SJ tentang Percepatan Pelaksanaan Pengalihan Urusan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ke Kementerian Kelautan dan Perikanan Cq. Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan paling lambat 31 Mei 2016 untuk segera diusulkan ke BKN untuk dilakukan proses selanjutnya.

Penyuluh Perikanan yang sedang dalam proses pengusulan kenaikan pangkat atau akan mengusulkan kenaikan pangkat pada bulan oktober 2016, pengusulan naik pangkat bisa dilakukan didaerah masing-masing. Sedangkan bagi penyuluh perikanan PNS sudah mengurus kelengkapan pensiun, tidak lagi diikutkan dalam preses pengusulan peralihan. Mutasi penyuluh perikanan tidak diperolehkan lagi. Hal ini sejalan dengan SE Menteri Dalam Negeri.

Terkait urusan untuk urusan sarana dan prasarana kepala daerah diminta untuk segera berkoordinasi untuk menyelesaikan secara seksana sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundangan yang ada.Mudah-mudahan tulisan ini bermanfaat dan terima kasih sudah berkunjung ke http://topnewsfisheries.blogspot.co.id/