KKP Launcing Layanan PPNS On line

 

Mungkin belum banyak dari kita yang tahu bahwa Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah meluncuran (launching) pelayanan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) online. Launcing ini diadakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM di Kantor Direktorat Jenderal AHU, Kuningan, Jakarta Selatan. (02/08)

Peluncuran Layanan PPNS Online dilakukan oleh Direktur Pidana Direktorat Jenderal AHU ditandai dengan pemukulan gong. Launching dihadiri oleh 35 unit Eselon I dari 23 Kementerian/Lembaga Pemerintah non Kementerian yang menaungi PPNS termasuk Direktorat Penanganan Pelanggaran Ditjen PSDKP selaku instansi di lingkungan KKP yang membina PPNS Perikanan.

Dalam sambutannya Direktur Pidana Salahudin menyampaikan “Ditjen AHU pada hari ini telah kembali di perkuat lagi dengan penerapan pelayanan secara tekhnologi yaitu pelayanan PPNS secara online system” ucapnya.

“Reformasi birokrasi salah satu elemen di dalamnya adalah peningkatan pelayanan publik dan salah satu tools yang baik untuk peningkatan pelayanan publik dengan penggunaan tekhnologi dalam pelayanan publik secara online system. Dengan adanya layanan PPNS Online sekarang semoga PPNS ini kedepan akan memperlihatkan jati dirinya sebagai penegak hukum, Makin jaya, makin baik, makin meningkat kinerjanya dengan komitmen Ditjen AHU senantiasa memberikan yang terbaik untuk Korps PPNS di Republik Indonesia.” Lanjut Salahudin.

Pejabat PPNS diangkat oleh Direktorat Jenderal AHU Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktur Pidana dan dibina oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS, Badan Reserse Kriminal dan bertanggungjawab kepada Pimpinan Kementerian/Lembaga/Daerah tempat PNS tersebut bernaung.

Dengan menggunakan Layanan PPNS online diharapkan nantinya secara teknisi dapat membantu pelayanan publik dan memberikan informasi serta mempercepat proses pengajuan PPNS berbasis online.

Dasar pelaksanaan PPNS online ini adalah Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji, Mutasi, Pemberhentian, dan Pengangkatan Kembali Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil. (PP).

Sumber : http://djpsdkp.kkp.go.id/arsip/c/364/LAYANAN-PPNS-ONLINE-DILUNCURKAN/?category_id=20

Aplikasi online PPNS Ditjen AHU : http://ppns.ahu.go.id

Nelayan Sukarela Serahkan Alat Tangkap Yang Dilarang

 

Sepertinya kesadaran nelayan di beberapa daerah sudah mulai tumbuh dan diikuti dengan aksi yang nyata. Harapan agar sumber daya perikanan dapat terjaga dan lestari mungkin salah satu yang mendasari aksi mereka ini. Hal ini terlihat dari aksi para  nelayan di Kecamatan Bungko Barat Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat secara sukarela menyerahkan 106 (seratus enam) unit alat tangkap Dogol kepada aparat Pengawas Perikanan, yang diterima langsung oleh Kepala Satuan Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kejawanan, Unggul Senoadji, di Bungko Barat Cirebon pada tanggal 28 Juli 2016.

Penyerahan alat tangkap tersebut dilakukan oleh nelayan secara sukarela setelah aparat Pengawas Perikanan melakukan sosialisasi dan pendekatan kepada para nelayan pengguna alat tangkap tersebut untuk mematuhi peraturan yang telah diterbitkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, ungkap Kepala Satuan Kerja PSDKP Kejawanan Unggul Senoadji.

Selanjutnya Unggul mengungkapan penyerahan alat tangkap dogol (danish seines) sejalan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/Permen-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, dimana alat tangkap dogol merupakan salah satu jenis alat tangkap pukat tarik yang dilarang dioperasikan di seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI).

“Kami mengharapkan agar masyarakat nelayan di pantai utara Cirebon tidak lagi mengoperasikan alat tangkap yang dilarang. Hal ini akan berdampak positif terhadap kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan”, ungkap Unggul Senoadji.. Penyerahan alat tangkap dogol tersebut, disaksikan langsung oleh wakil dari Direktorat Polisi Perairan Polda Jawa Barat, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon, Pangkalan Angkatan Laut Cirebon, dan tokoh masyarakat setempat. (SBO). 

Ke depan, akankah para nelayan kita melakukan tindakan yang sama dengan tidak menuntuk kompensasi yang macam-macam kepada pemerintah. Kita tunggu saja, dengan harapan kabar yang baik tersebut juga akan muncul dari daerah-daerah lainnya di Indonesia. Dengan demikian sumber daya ikan akan dapat kita nikmati untuk kita dan anak cucu kita kelak. Jales Veva Jaya Mahe.

Sumber  : http://djpsdkp.kkp.go.id/arsip/c/363/?category_id=20

Kualitas Perairan Pulau Sitardas

Wilayah pesisir Desa Sitardas mempunyai panjang garis pantai sekitar 6 km dan berhadapan dengan Samudera Indonesia. Tinggi gelombang laut berkisar antara 0.6–2.5 m, tinggi pasang surut (pasut) rata-rata 0.70 m, tipe pasut campuran condong ke harian ganda, kedalaman perairan pada sekitar pesisir berkisar antara 1–10 meter dengan jenis substrat dasar pantai berpasir dan batu kerikil. Perairan Desa Sitardas selain pesisir pantai juga memiliki Pulau Ungge (P. Ungge) dan Pulau Bakal (P. Bakal) yang masuk kedalam wilayah administrasi Desa Sitardas. Desa Sitardas memilki Daerah Perlindungan Laut (DPL) yang di tetapkan berdasarkan Peraturan Desa (Perdes) Nomor : 1 Tahun 2008, pada tanggal 15 Oktober 2008. Di dalam perdes tentang pelestarian terumbu karang di perairan laut desa ini diatur tentang kawasan DPL, pemanfaatannya, alat penangkapan yang diperbolehkan, larangan serta sanksi terhadap pelanggaran peraturan yang telah ditetapkan. DPL Sitardas dinamakan dengan DPL Karang Malako Simuju, terletak di sebelah Barat Desa Sitardas dengan luas + 42 hektar. Lebar dari garis pantai adalah 100 meter yang memanjang sejauh 4.200 meter sepanjang perairan pesisir Desa Sitardas. Kawasan perairan laut di sepanjang pesisir desa maupun perairan laut di sekeliling pulau-pulau yang terdapat di wilayah perairan desa sejauh 200 meter dari garis pantai surut terendah ditetapkan sebagai kawasan pemanfaatan terbatas. Kawasan perairan laut di kawasan Perairan Desa Sitardas sebelah Utara berbatasan dengan perairan laut Desa Jago-Jago, sebalah Barat berbatasan dengan perairan laut Desa Tapian Nauli I dan sebelah Selatan berbatasan dengan perairan laut Desa Lumut Maju Kecamatan Lumut yang ditetapkan sebagai kawasan pemanfaatan tradisional.

Daratan Desa Sitardas mempunyai 3 (tiga) buah sungai yang memisahkan desa ini dengan desa lain di sekitarnya. Di sebelah Utara terdapat Sungai Aek Lobu merupakan perbatasan dengan Desa Jago-jago, di sebelah Selatan terdapat Sungai Aek Tunggal kemudian Sungai Kualo Maros yang melintasi Desa Sitardas yang bermuara di Dusun Kampung Sawah. Adanya sungai-sungai yang bermuara langsung ke Perairan Sitardas sangat berpengaruh terhadap kondisi biofisik perairan di sekitar Desa Sitardas. Berdasarkan dinamika perairan dimana massa air pesisir berinteraksi dengan massa air Sungai Aek Lobu, Sungai Aek Tunggal dan Sungai Kualo Maros.

Gambar

Hasil pengukuran di lapangan kondisi parameter fisika dan kimia di Perairan Sitardas dekat pantai mempunyai salinitas rata-rata 18 ppt, sedangkan di perairan lepas pantai (offshore) salinitas mencapai 34,14 ⁰/₀₀ (ppt). Suhu permukaan air laut rata-rata 29,87^oC, kecerahan tinggi yakni 5-7 meter, warna air laut biru–hijau, kadar oksigen terlarut (DO) 6.34 ppm, BOD5 6,35 ppm, dan pH air 7.7 , sedangkan kandungan zat kimia lainnya seperti NH3-N, Po4-P, NO3-N, Cd dan Pb adalah 0.

Tabel

Hasil pengukuran kualitas air tersebut tidak berbeda jauh dengan hasil monitoring terumbu karang yang dilakukan oleh LIPI pada tahun 2010 dan penelitian Tesis Sirait, 2009 dimana suhu di sekitar Perairan Sitardas berkisar antara 28^oC - 32^oC dengan rerata 29.5^oC.  Namun secara umum kondisi suhu perairan di Perairan Sitardas berdasarkan hasil penelitian dinyatakan masih dapat mendukung pertumbuhan terumbu karang. Demikian juga dengan kecerahan, dimana kisaran kecerahan di perairan sitardas antara 3 - 6,5 meter. Kecerahan tersebut tergolong tinggi dan sangat mendukung pertumbuhan karang di perairan tersebut, mengingat binatang karang (hermatific atau reef building corals) hidupnya bersimbiosis dengan ganggang (zooxantella) yang melakukan proses fotosintesis, maka pengaruh cahaya adalah penting sekali. Sedangkan penetrasi cahaya matahari yang masuk kedalam perairan terkait langsung dengan kejernihan air, kandungan sediment dalam perairan, dimana kandungan sediment yang tinggi akan menghambat penetrasi cahaya matahari, sehingga mengurangi jumlah cahaya yang diperlukan untuk proses fotosintesis. Di sisi lain endapan sediment di permukaan koloni karang menyebabkan karang mengeluarkan banyak energi untuk membersihkan diri dari sediment tersebut. Akibatnya karang kehilangan banyak energi, sementara proses fotosintesis untuk menghasilkan energi juga terhambat, hal itulah yang menyebabkan karang menjadi terhambat pertumbuhannya (Nybakken 1992).

Salinitas di Perairan Sitardas berdasarkan hasil pengukuran Sirat (2009) berkisar antara 22.5‰ dan 29.5‰. Menurut Vaughn (1919), Wells (1932) dalam Supriharyono (2007) pengaruh salinitas terhadap hewan karang sangat bervariasi tergantung pada kondisi perairan laut setempat dan pengaruh alam seperti run–off, badai dan hujan. Kondisi perairan dan pengaruh alam ini dapat mengakibatkan kisaran salinitas bisa berkisar antara 17.5‰–52.5‰. Terumbu karang juga seringkali dapat hidup dan bertahan diluar kisaran normal rata-rata salinitas air laut 35‰. Meskipun pada beberapa jenis karang tidak mampu bertahan pada kisaran diluar salinitas tersebut. Karang hermatifik adalah organisme lautan sejati yang tidak dapat bertahan pada salinitas yang menyimpang dari salinitas air luat yang normal 32‰–35‰. Disamping itu pengaruh air tawar adalah juga merupakan faktor yang sangat mempengaruhi organisme karang, karena meskipun pada skala yang kecil di daerah tropik, adanya pemasukan air tawar secara teratur dari sungai dapat menyebabkan pertumbuhan terumbu karang menjadi terhenti (Nybakken 1992). Kandungan BOD5 ± 6 ppm, dan pH air 6-8 , sedangkan kandungan zat kimia lainnya seperti NH3-N, Po4-P, NO3-N, Cd dan Pb adalah 0

Kualitas Perairan Pulau Mursala

Pulau Mursala merupakan pulau yang relatif besar dengan Luas wilayah kurang lebih 72,23 Km2 (citra satelit Kuiq Bird, 2013), terletak di sebelah barat Teluk Sibolga ± 25 km dari kota Sibolga. Pulau tersebut sebagian besar wilayah datarnya sempit, salah satunya yang agak luas terletak di teluk yang berada di sisi timur pulau. Oleh karena itu, konsentrasi penduduk hanya berada di wilayah teluk tersebut. Secara geografis Pulau Mursala terletak pada titik koordinat 01˚ 38' 15" LU dan 98˚ 31' 33" BT dan pulau ini berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. Pulau Mursala mempunyai relief pulau cenderung bergelombang hingga berbukit, dengan puncak tertinggi terdapat di perbukitan Barat Pulau. Ketinggian puncak tersebut mencapai 500 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan lereng hingga 45˚.

 Kondisi fisik Pulau Mursala mulai dari lereng dasar perairan dari Teluk Sibolga hingga Pulau Mursala, cenderung landai dengan kedalaman dapat mencapai 100 m di bawah permukaan laut. Kedalaman dengan kisaran lebih dalam, yaitu 100 hingga 200 m di bawah permukaan laut terdapat ± 11 km di sebelah selatan Pulau Mursala. Kondisi lereng dasar perairan yang landai tersebut sejalan dengan lereng terumbu yang juga tidak terlalu curam. Sedangkan data terkait dengan kondisi perairan sorkam/barus belum didapatkan data yang cukup memadai.

Topografi pulau ini secara umum berupa pulau berbukit-bukit dan sebagian berupa dataran rendah yang dijadikan pemukiman masyarakat. Pantainya sebagian berpasir putih dan sebagian berbatu. Vegetasi yang tumbuh didominasi oleh tanaman kelapa, bakau, rumput dan tumbuhan tingkat tinggi. Kedalaman perairan di sekitar Pulau Mursala antara 4 – 36 meter, sedangkan kedalaman pantainya berada pada kisaran 2 – 5 meter. Arus dari daerah perairan pulau itu berasal dari Samudera Hindia yang bergerak menuju kearah Timur.

Gambar

Hasil pengukuran di lapangan kondisi parameter fisika dan kimia di Perairan Mursala dekat pantai mempunyai salinitas rata-rata 18 ppt, sedangkan di perairan lepas pantai (offshore) salinitas mencapai 34,2 ⁰/₀₀ (ppt). Suhu permukaan air laut rata-rata 29,97 ^oC, kecerahan mencapai 7 meter dengan warna air laut biru–hijau, kadar oksigen terlarut (DO) 6.37 ppm, BOD5 6,72 ppm, dan pH air 6,37, sedangkan kandungan zat kimia lainnya seperti NH3-N, Po4-P, NO3-N, Cd dan Pb adalah 0.

Tebel

Hasil pengukuran kualitas air tersebut juga tidak berbeda jauh dengan hasil monitoring terumbu karang yang dilakukan oleh LIPI pada tahun 2010, dimana suhu di sekitar Perairan Murshala berkisar antara 28^oC - 31^oC dengan rerata 29.8^oC.  Namun secara umum kondisi suhu perairan di Perairan Murshala dinyatakan masih dapat mendukung pertumbuhan terumbu karang, terutama yang berada di P. Murshala, P. Kalimantung Gadang/Ketek dan P. Kalimantung. Demikian juga dengan kecerahan, dimana kisaran kecerahan di perairan sitardas antara 3 - 7 meter. Kecerahan tersebut tergolong tinggi dan sangat mendukung pertumbuhan karang di perairan tersebut, mengingat binatang karang (hermatific atau reef building corals) hidupnya bersimbiosis dengan ganggang (zooxantella) yang melakukan proses fotosintesis, maka pengaruh cahaya adalah penting sekali. Sedangkan penetrasi cahaya matahari yang masuk kedalam perairan terkait langsung dengan kejernihan air, kandungan sediment dalam perairan, dimana kandungan sediment yang tinggi akan menghambat penetrasi cahaya matahari, sehingga mengurangi jumlah cahaya yang diperlukan untuk proses fotosintesis. Di sisi lain endapan sediment di permukaan koloni karang menyebabkan karang mengeluarkan banyak energi untuk membersihkan diri dari sediment tersebut. Akibatnya karang kehilangan banyak energi, sementara proses fotosintesis untuk menghasilkan energi juga terhambat, hal itulah yang menyebabkan karang menjadi terhambat pertumbuhannya (Nybakken 1992).

Salinitas di Perairan Murshala berkisar antara 23 ‰ - 33.5‰. Berdasarkan kisaran tersebut salinitas masih dapat menunjang pertumbuhan terumbu karang. Menurut Vaughn (1919), Wells (1932) dalam Supriharyono (2007) pengaruh salinitas terhadap hewan karang sangat bervariasi tergantung pada kondisi perairan laut setempat dan pengaruh alam seperti run–off, badai dan hujan. Kondisi perairan dan pengaruh alam ini dapat mengakibatkan kisaran salinitas bisa berkisar antara 17.5‰–52.5‰. Terumbu karang juga seringkali dapat hidup dan bertahan diluar kisaran normal rata-rata salinitas air laut 35‰. Meskipun pada beberapa jenis karang tidak mampu bertahan pada kisaran diluar salinitas tersebut. Karang hermatifik adalah organisme lautan sejati yang tidak dapat bertahan pada salinitas yang menyimpang dari salinitas air luat yang normal 32‰–35‰. Disamping itu pengaruh air tawar adalah juga merupakan faktor yang sangat mempengaruhi organisme karang, karena meskipun pada skala yang kecil di daerah tropik, adanya pemasukan air tawar secara teratur dari sungai dapat menyebabkan pertumbuhan terumbu karang menjadi terhenti (Nybakken 1992). Kandungan BOD5 ± 6 ppm, dan pH air 6-8 , sedangkan kandungan zat kimia lainnya seperti NH3-N, Po4-P, NO3-N, Cd dan Pb adalah 0.

Kecepatan arus antara 0.02 m/detik sampai 0.08 m/detik. Sesuai dengan hasil penelitian CRITC–LIPI (2004) bahwa terdapat dua lintasan arus di perairan Tapanuli Tengah yaitu; lintasan I dari P. Mansalar/Murshala ke Pelabuhan Sibolga dan Lintasan II dari Teluk Tapian Nauli Bagian Selatan ke P. Mansalar/Murshala. Arah arus menuju ke Selatan baik saat pasang bergerak surut maupun saat menuju pasang. Tekanan hydrodinamis seperti arus dan gelombang akan memberikan pengaruh terhadap bentuk pertumbuhan karang dengan adanya kecenderungan semakin besar tekanan hydrodinamis, maka bentuk pertumbuhan karang lebih ke arah bentuk pertumbuhan mengerak (encrusting) (Supriharyono 2007). Selain itu arus berperan penting untuk mendatangkan makanan berupa plankton dan suplay oksigen serta mencegah terjadinya pengendapan sediment atau membersihkan karang dari endapan. Pada daerah terumbu karang siang hari oksigen banyak diperoleh dari hasil fotosintesis, sedangkan pada malam hari dibutuhkan adanya arus yang sangat kuat untuk memasok oksigen yang cukup bagi fauna yang hidup di terumbu karang. Perairan yang berarus lebih kuat akan mempengaruhi terumbu karang menjadi lebih bervariasi dan tumbuh lebih baik dibandingkan dengan perairan yang tenang/terlindungi. Seperti dijelaskan oleh Nybakken (1992), bahwa pertumbuhan karang pada daerah berarus akan lebih baik dibandingkan dengan perairan tenang. Dengan kondisi demikian kehidupan terumbu karang di Perairan Sitardas cukup ditunjang oleh adanya arus yang bergerak dari Samudera Indonesia menuju ke Teluk Tapian Nauli tersebut.

Kewenangan Laut Pasca UU 32/2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Tertanggal 2 Oktober 2016 Undang-Undang Nomor.32 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah telah di undangkan dan tercatat pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Setelah itu ada perubahan yang mendasar bada beberapa hal terkait dengan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Salah satunya adalah mengenai kewenangan laut. Laut yang dulunya berada di bawah pemerintah kabupaten/kota, provinsi dan pusat, sekarang kewenangan laut hanya ada pada pemerintah provinsi dan pusat saja. Batas wilayah laut sejauh 4 (empat) mil diukur dari garis pantai kearah laut lepas dan/atau kerarah perairan kepulauan dahulu adalah di bawah kewenangan kabupaten kota, sekarang batasan tersbut hanya berlaku untuk keperluan penghitungan bagi hasil kelautan saja. Kewenangan bidang kelautan sampai dengan 12 (dua belas) mil tetap berada pada Daerah provinsi.

Kemudian, sebagai umpan balik dari ketentuan tersebut pemerintah pusat memberikan Dana Alokasi Umum (DAU) bagi Daerah Provinsi yang berciri kepulauan yang diperoleh dari penghitungan luas wilayah lautan termasuk untuk Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang berciri kepulauan dengan proporsi 30 % (tiga puluh persen) untuk Daerah Provinsi yang berciri kepulauan dan 70 % (tujuh puluh persen) untuk Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang berciri kepulauan tersebut.

Dalam hal kewenangan laut Daerah Provinsi diberikan kewenangan untuk : 1) mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya, 2) mengelola sumber daya alam di laut yang meliputi : a) eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan, b) kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi, c) pengaturan administratif, d) pengaturan tata ruang, e) ikut serta dalam memelihara keamanan di laut, dan f) ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara. Dimana batas kewenangan tersubut adalah 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. Apabila wilayah laut antardua Daerah provinsi kurang dari 24 (dua puluh empat) mil, kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah dari wilayah antardua Daerah provinsi tersebut. Tetapi ketentuan tersebut tidak berlaku terhadap penangkapan ikan oleh nelayan kecil.

Selain mempunyai berberapa poin kewenangan di atas, Daerah Provinsi yang berciri kepulauan juga mendapat penugasan dari Pemerintah Pusat untuk melaksanakan kewenangan Pemerintah Pusat di bidang kelautan berdasarkan asas Tugas Pembantuan.

Terkait dengan urusan pembagian bidang kelautan dan perikanan lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Hal yang sama juga berlaku untuk izin dan ekplorasi energi dan batubara.

Untuk lebih jelasnya silahkan download dan baca Undang-Undang Nomor 32 Tahun 14 tentang Pemerintahan Daerah. Terima kasih telah membaca tulisan ini.

Contoh Kerangka Acuan Kerja Pelatihan aplikasi geografic information system (GIS) untuk Pemantauan Objek Sumberdaya Kelautan (SDK)

1.    Latar Belakang

Proses inventarisasi dan evaluasi sumberdaya kelautan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan sumber daya alam terutama sumber daya pesisir dan laut. Salah satu aspek yang mendasar dalam pengelolaan ini adalah dengan melakukan pemantauan/monitoring. Hal ini selain berfungsi untuk melihat perubahan secara time series  dan spasial juga berguna untuk penataan ruang wilayah. Pada saat ini pekerjaan ini dibebabanka kepada satuan kerja/UPT dibawah naungan Direktorat Pemantauan Perikanan dan Kelautan. Salah satu tugas tersebut adalah proses inventarisasi serta analisis hasil berbagai evaluasi dimana proses ini seringkali mengalami kesulitan karena kompleksitas yang tinggi, apalagi bila dikerjakan dengan teknologi analog. Untuk mengatasi hal tersebut, salah satu alat yang dapat digunakan untuk membantu pekerjaan di lapangan adalah dengan pemanfaatan data penginderaan jauh dengan dukungan teknologi SIG.

Pelatihan GIS merupakan kelanjutan dari program “Grand Design Pemantauan Sumber Daya Kelautan” yang sudah direncakan dengan tahapan jangka pendek adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang ada. Selanjutnya, tahapan awal, sudah dilakukan Bimbingan Teknis pengambilan data objek sumber daya kelautan. Hal ini menekankan pada pentingnya pengembangan Sumber Daya Manusia dalam tahapan rencana jangka pendek, menengah dan panjang dalam pemantauan sumberdaya kelautan.

Pelatihan ini merupakan upaya untuk menyelarasan metode dan pendekatan terhadap suatu bidang kajian yang dalam hal ini adalah teknis pemantauan. Pelatihan GIS untuk inventarisasi dan evaluasi sumberdaya kelautan mempunyai ruang seperti berikut : 1) Objeknya Terumbu Karang, Padang Lamun, Mangrove, Pulau-pulau kecil dan KKLD yang mempunyai satu jenis keterangan, 2) BMKT dan Pasir Laut mempunyai satu jenis keterangan, 3) Pencemaran mempunyai satu jenis keterangan, 4) Garam mempunyai satu jenis keterangan.

2.    Tujuan dan Keluaran

Adapun tujuan dari kegiatan ini :

Untuk mempersiapkan tenaga-tenaga terampil dalam aplikasi Pengindraan jauh (PJ) dan SIG untuk inventarisasi dan evaluasi sumberdaya kelautan dalam upaya pemantauannya.

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu : 1) Mengekstrasi informasi data penginderaan jauh dalam kaitannya dengan inventarisasi SDK untuk pemantauannya, 2) Menyusun basis data spasial SDK, 3) Melakukan pemodelan SIG, 4) Memformulasikan arahan/rekomendasi pemanfaatan SDK dalam penataan ruang wilayah

3.    Materi Pelatihan

Materi pelatihan ini mencakup : 1) Pengenalan GIS untuk pemantauan SDK, 2) Konsep Inventarisasi dan Evaluasi SDK, 3) Integrasi PJ dan SIG, 4) Aplikasi Data Inderaja untuk Inventarisasi SDK, 5). Manajemen Basisdata SDK, 6) Pengenalan model-model aplikasi SIG untuk analisis SDK, 7) Studi kasus

4.        Praktikum

 Praktek pelaihan ini meliputi : 1) Pengenalan/pengoperasian GIS, 2) Interpretasi data penginderaan jauh SDK, 3) Penyusunan basisdata spasial SDK, 4) Pembuatan model analisis SDK, 5) Penyajian informasi hasil analisis untuk arahan pemanfaatan SDK, dan 6) Praktek Lapangan

5.  Ruang Lingkup

5.1. Substansi

Kegiatan ini akan diprioritaskan pada peningkatan SDM Satker pada hal teknis menginventarisasi, memetakan dan mengevaluasi sumberdaya kelautan yang ada dalam upaya pemantauannya.

5.2. Lingkup Pekerjaan

Kegiatan akan memakan waktu ……hari untuk sesi kelas (inhouse) dan praktek/ studi kasus. Waktu kegiatan adalah ………………… dengan lokasi …………...

5.3. Peserta

Peserta merupakan …………….dari berbagai wilayah Indonesia yang ditentukan oleh panitia dengan jumlah…….. orang.

Contoh Draf Laporan Pemantauan Sumberdaya Kelautan

Proses pemantauan tidak terlepas dari kegiatan inventarisasi dan evaluasi sumberdaya kelautan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengelolaan sumber daya alam terutama sumber daya pesisir dan laut. Salah satu aspek yang mendasar dalam pengelolaan ini adalah dengan melakukan pemantauan/monitoring. Pasca kegiatan dilaksanakan maka bagian yang tidak kalah penting adalah membuat laporan kegiatan. Terkait dengan pembuatan laporan tersebut, dalam tulisan ini penulis mencoba membantu anda yang sedang melakukan kegiatan pemantauan dan membutuhkan contoh draf laporan. Di bawah ini adalah contoh draf laporan pemantauan tersebut.

PENGANTAR

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN

(Isikan tentang sejarah lembaga, bidang pemantauan apa saja, dan kenapa dipantau)

II. METODE PEMANTAUAN

(Isikan metode beserta gambarnya, pisahkan berdasarkan objek, tulis sumber resmi metodenya, kapan dilakukan dan peta pemantauan)

III. HASIL PEMANTAUAN

(Isikan tentang hasil pemantauan berupa grafik/tabel dsb, disamping itu isikan juga tentang updating data yang didapatkan dari instansi lain dan dapat diperbandingkan. Ingat bahwa data yang diambil dengan menyebutkan sumbernya)

IV. TANTANGAN/ISU/PERMASALAHAN

(jika ada berikan masukan kepada pusat/lembaga lain terkait isu yang berkembang, sarana dan prasarana, dan hal lain

V. LAMPIRAN

Berisi foto-foto,logsheet laporan data mentah, dan peta-peta.

Kiranya tulisan ini bermanfaat bagi pembaca sekalian dan terima kasih telah berkunjung ke blog ini.